Banggai, Sorotradar.id – Dugaan ketidaknetralan aparat militer dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Toili untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banggai Sulawesi Tengah menjadi sorotan. Sejumlah oknum dari Koramil 1308-14 Toili dituding terlibat dalam aktivitas dukungan terhadap salah satu pasangan calon.
Informasi yang diperoleh menyebut bahwa salah satu oknum tersebut merupakan pimpinan Koramil. Dia mengarahkan struktur lokal, termasuk koordinator kecamatan (korcam) dan koordinator desa (kordes), untuk mendata pemilih demi kepentingan politik tertentu.
“Ada laporan dari warga yang menyebutkan data-data korcam dan kordes itu dikendalikan oleh pihak Koramil. Bahkan, arah dukungan ke salah satu paslon terkesan diarahkan,” ujar seorang tokoh masyarakat Toili yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (12/4).
Sumber itu juga mendesak agar Komandan Kodim (Dandim) 1308/Luwuk Banggai segera mengevaluasi Danramil Toili. Ia menilai dugaan keterlibatan aparat sangat mencederai proses demokrasi, terutama PSU yang semestinya dijalankan secara jujur dan adil.
“Kami menerima bukti komunikasi berupa chat yang memperlihatkan dugaan keberpihakan dari oknum Koramil dan Babinsa. Ini harus disikapi serius,” katanya.
Sebelumnya, dugaan intimidasi juga muncul di desa Sentral Sari dan Sentral Timur. Di situ warga yang sedang berkumpul untuk persiapan pengawasan PSU sempat didatangi dan dibubarkan oleh oknum Babinsa.
Sementara itu, Dandim 1308/Luwuk Banggai, Letkol Kav Laode Ashar Hamid, menanggapi tuduhan tersebut dengan tegas. Ia membantah adanya ketidaknetralan prajurit TNI dan menyatakan bahwa seluruh jajaran telah diperintahkan untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan PSU.
“Terkait dugaan ketidaknetralan dan data Korcam-Kordes, kami pastikan tidak ada tendensi politik. Semua prajurit sudah kami perintahkan menjaga netralitas selama PSU,” kata Letkol Laode Ashar, Kamis (3/4/2025) dilansir dari metroluwuk.net.
Ia juga menyampaikan TNI senantiasa bersikap netral dalam menjaga tatanan demokrasi di Republik Indonesia. Mereka tidak memihak dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kita secara bersama-sama mengawal seluruh tahapan ini dan menjaga netralitas,” sebutnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari KPU maupun Bawaslu Kabupaten Banggai terkait dugaan tersebut.(***)
Komentar